Punggol Km 70 Tahun 1998 Tentang Pengawakan Kapal Pdf

PERLINDUNGAN HUKUM PELAUT DI KAPAL INDONESIA

Hukum Laut dan Perkapalan ~ Akademi Asuransi

km 70 tahun 1998 tentang pengawakan kapal pdf

Hukum Laut dan Perkapalan – PusatAsuransi. Pengawakan kapal perlu menjadi perhatian juga selain jenis sertifikat, jumlah awak kapal, faktor lingkungan kerja, serta waktu kerja termasuk yang beroperasi di perairan pedalaman. PP Nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan, tidak mengatur tentang kualifikasi keahlian dan keterampilan awak kapal motor dengan ukuran kurang dari GT 7., Jenis kapal yang di tinjau berdasarkan daerah pelayarannya ini diambil dan disimpulkan dari keputusan Menteri Perhubungan No: KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga, pasal 11, 13, 15 tentang persyaratan jumlah jabatan, sertifikat kepelautan, dan jumlah awak kapal dalam kapal.

Inilah Besaran Subsidi Tol Laut Dari Berbagai Opsi Tahun

KATA PENGANTAR PDF Free Download. KM 70 1998 TABELTentang Pengawakan Kapal Niaga - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free. just download, Oct 11, 2012 · Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengawakan kapal adalahsebagai berikut :1) Kapal Niaga Peraturan Kapal 1935 pasal 111 s/d 114 untuk susunan awak kapal di bawah Perwira (anak buah kapal) pada Kapal Niaga. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM….

kualifikasi pengawakan kapal. “Berdasarkan ketentuan dapat disimpulkan bahwa pengawakan kapal KM. Indimatam V dengan KM. Trisal Pratama belum memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 70 Tahun 1998, tentang Pengawakan Kapal Niaga”.7 Melihat kenyataan di atas, lalu timbul 4. Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Pelayaran 5. Peraturan Pemerintah (PP) No.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan 6. Keputusan Menteri (KM) Menteri Perhubungan RI No.70 Tentang Pengawakan Kapal Niaga Hukum Maritim Internasional adalah Hukum maritim yang diberlakukan secara internasional sebagai bagian dari hukum antara Bangsa/Negara.

Jenis kapal yang di tinjau berdasarkan daerah pelayarannya ini diambil dan disimpulkan dari keputusan Menteri Perhubungan No: KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga, pasal 11, 13, 15 tentang persyaratan jumlah jabatan, sertifikat kepelautan, dan jumlah awak kapal dalam kapal Kemenhub KM 70 Standar Pengawakan by faiq_zaman. Lebih dari sekadar dokumen. Temukan segala yang ditawarkan Scribd, termasuk buku dan buku audio dari penerbit-penerbit terkemuka.

Nov 22, 2017 · Semua masih harus dibahas serta disinergikan dengan hasil evaluasi tol laut di tahun 2017 ini. Rencanakan kita akan mengoperasikan kapal feeder dan kapal pelayaran rakyat untuk memperkuat tol laut terutama di daerah terluar dan di pedalaman melalui pelayaran sungai,” sebut Wisnu. INSA Pertanyakan Revisi KM 70/1998 Tentang Pengawakan KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO : KM . 70 TAHUN 1998 TENTANG PENGAWAKAN KAPAL NIAGA MENTERI PERHUBUNGAN Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Amandement International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1995 sebagai penyempurnaan International Convention on Standard of Training Certification and …

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO : KM . 70 TAHUN 1998 TENTANG PENGAWAKAN KAPAL NIAGA MENTERI PERHUBUNGAN Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Amandement International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1995 sebagai penyempurnaan International Convention on Standard of Training Certification and … PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG KEPELAUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, UMUM Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaut dimaksudkan untuk menciptakan

Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional yang menerangkan jumlah awak kapal yang diwajibkan dan sertifikat keahlian. Persyaratan : Pengawakan kapal perlu menjadi perhatian juga selain jenis sertifikat, jumlah awak kapal, faktor lingkungan kerja, serta waktu kerja termasuk yang beroperasi di perairan pedalaman. PP Nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan, tidak mengatur tentang kualifikasi keahlian dan keterampilan awak kapal motor dengan ukuran kurang dari GT 7.

Kemenhub KM 70 Standar Pengawakan by faiq_zaman. Lebih dari sekadar dokumen. Temukan segala yang ditawarkan Scribd, termasuk buku dan buku audio dari penerbit-penerbit terkemuka.

Peraturan Kepala BPSDM ttg Pedoman Diklat Kepelautan.pdf. Nov 04, 2012 · Dengan diberlakukannya Amandemen International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1995 sebagai penyempurnaan STCW 1978, maka Menteri Perhubungan menetapkan peraturan dalam bentuk Keputusan Menteri Perhubungan No.70 Th.1998 tanggal, 21 Oktober 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga., Oct 11, 2012 · Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengawakan kapal adalahsebagai berikut :1) Kapal Niaga Peraturan Kapal 1935 pasal 111 s/d 114 untuk susunan awak kapal di bawah Perwira (anak buah kapal) pada Kapal Niaga. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM….

KM.70 Thn 1998 TABEL Ttg Pengawakan Kpl Niaga Scribd

km 70 tahun 1998 tentang pengawakan kapal pdf

Kajian Pengawakan Kapal Tonase Kurang Dari GT 7 Pada. (2) Rancangan Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain: (a) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembatasan Ruang Parkir Pada Kawasan Tertentu (b) Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Suharto BAB IX PENUTUP Pasal 70 Pada saat Peraturan ini berlaku, semua Peraturan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK.119 Tahun 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Penerimaan Peserta Diklat, SK.233/HK.602/Diklat-98 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepelautan dan SK. 412/DL.002/Diklat-2000.

km 70 tahun 1998 tentang pengawakan kapal pdf


Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Tahun Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sertifikat kelaikan kapal dan sertifikat pengawakan kapal sebagaimana contoh 1 sampai dengan contoh 6 Lampiran II Keputusan ini. 17 tahun 2008 tenГћng jo Mergen KM 70 1998 tentang Pengawakan d Dalam kerja tЕ“ngalarns ke.rxiala bila kornrak kcrja berakhg akan rtrryadi bila masa kontrak suiah busanya hal ini oleh wasn atau arbtter Etapt aruk btuh se:nng &ngan rrnyeksaun yang dilaktAan olch dan sulit urgLA dan Sy.Nn.r.r 'tu Jar-ang sepertl yang d' PT kastB Xrmgusan s:arrgui

mendeskripsikan tabel tentang pengawakan kapal niaga yang diisyaratkan by fairmandoeyzz in Types > Reviews > Book and pengawakan. PDF, TXT or read online from Scribd. Flag for inappropriate content. KM. 70 Thn 1998 Tanggal : 21 Oktober 1998. Peraturan Pemerintah (PP) No.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan 6. Keputusan Menteri (KM) Menteri Perhubungan RI No.70 Tentang Pengawakan Kapal Niaga Hukum Maritim Internasional adalah Hukum maritim yang diberlakukan secara internasional sebagai bagian dari hukum antara Bangsa/Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kapal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3724) ; 17.Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 1996 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan Dan Pendaftaran Kapal; pencegahan pencemaran perairan dari kapal Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional yang menerangkan jumlah awak kapal yang diwajibkan dan sertifikat keahlian. Persyaratan :

Oct 11, 2012 · Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengawakan kapal adalahsebagai berikut :1) Kapal Niaga Peraturan Kapal 1935 pasal 111 s/d 114 untuk susunan awak kapal di bawah Perwira (anak buah kapal) pada Kapal Niaga. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM… Hubungi Kami: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan SUNDA KELAPA Jl. Raya Baruna No. 2 Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta 14430

Pergawakan Kapal Niaga) 2. Program Prala merupakan kewajiban intrakurikuler, dilaksanakan dengan cara menempatkan Taruna dari suatu tingkat studi tertentu dalam kesatuan antar disiplin ilmu pengetahuan (interdisipliner) di kapala dalam waktu tertentu. ( Kepmenhub Nomor : KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga) 3. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran; pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan www

Oct 11, 2012 · Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengawakan kapal adalahsebagai berikut :1) Kapal Niaga Peraturan Kapal 1935 pasal 111 s/d 114 untuk susunan awak kapal di bawah Perwira (anak buah kapal) pada Kapal Niaga. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM… Pelayaran Juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998, tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004, dan Pasal 373 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Mahkamah Pelayaran telah mengadakan Penelitian dan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal untuk

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.70 Tahun 1998 Tentang Pengawakan kapal Niaga. b. Persyaratan. 1. Permohonan dari Perusahaan. 2. Susunan Perwira Lama . 3. Ijazah Perwira. c. Penyelesaian 1 (satu) hari kerja . 3. Perjanjian Kerja Laut (PKL) a. Dasar Hukum. Undang-Undang Pelayaran No.17 Tahun 2008. Kitab Undang Undang Hukum Dagang ( KUHD) b BAB IX PENUTUP Pasal 70 Pada saat Peraturan ini berlaku, semua Peraturan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK.119 Tahun 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Penerimaan Peserta Diklat, SK.233/HK.602/Diklat-98 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepelautan dan SK. 412/DL.002/Diklat-2000

Kemenhub KM 70 Standar Pengawakan by faiq_zaman. Lebih dari sekadar dokumen. Temukan segala yang ditawarkan Scribd, termasuk buku dan buku audio dari penerbit-penerbit terkemuka. dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran; pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan www

Pelayaran Juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998, tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004, dan Pasal 373 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Mahkamah Pelayaran telah mengadakan Penelitian dan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal untuk Pergawakan Kapal Niaga) 2. Program Prala merupakan kewajiban intrakurikuler, dilaksanakan dengan cara menempatkan Taruna dari suatu tingkat studi tertentu dalam kesatuan antar disiplin ilmu pengetahuan (interdisipliner) di kapala dalam waktu tertentu. ( Kepmenhub Nomor : KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga) 3.

Mar 26, 2018В В· Information about the open-access journal Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan in DOAJ. DOAJ is an online directory that indexes and provides access to quality open access, peer-reviewed journals. Pengawakan kapal perlu menjadi perhatian juga selain jenis sertifikat, jumlah awak kapal, faktor lingkungan kerja, serta waktu kerja termasuk yang beroperasi di perairan pedalaman. PP Nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan, tidak mengatur tentang kualifikasi keahlian dan keterampilan awak kapal motor dengan ukuran kurang dari GT 7.

km 70 tahun 1998 tentang pengawakan kapal pdf

Sri Handayani, S. 310207017, 2008. Implementation of Laws number 9 Year 1998 About Freedom to Suggest The Opinion in Front of General in Region of Sragen. Thesis. Graduate Program in Law. Sebelas Maret University. This research aim to know an analyses implementation of Law Number 9 Year 1998 in Sragen region and studies factors cause of haves could not implemented of Laws number 9 year 1998. Sri Handayani, S. 310207017, 2008. Implementation of Laws number 9 Year 1998 About Freedom to Suggest The Opinion in Front of General in Region of Sragen. Thesis. Graduate Program in Law. Sebelas Maret University. This research aim to know an analyses implementation of Law Number 9 Year 1998 in Sragen region and studies factors cause of haves could not implemented of Laws number 9 year 1998.

Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan Directory of

km 70 tahun 1998 tentang pengawakan kapal pdf

(PDF) PERANAN NAHKODA DAN SELURUH AWAK KAPAL DALAM. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Tahun Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sertifikat kelaikan kapal dan sertifikat pengawakan kapal sebagaimana contoh 1 sampai dengan contoh 6 Lampiran II Keputusan ini., Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional yang menerangkan jumlah awak kapal yang diwajibkan dan sertifikat keahlian. Persyaratan :.

KM 70 1998 TABELTentang Pengawakan Kapal Niaga Scribd

(PDF) PERANAN NAHKODA DAN SELURUH AWAK KAPAL DALAM. Pelayaran Juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998, tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004, dan Pasal 373 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Mahkamah Pelayaran telah mengadakan Penelitian dan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal untuk, (pelabuhan makassar dan surabaya) (sumber: google. “pelabuhan indonesia.pdf ”) Maka untuk waktu bongkar lama terjadi di pelabuhan surabaya dengan selang waktu 55.71 jam /56 jam. KM 70 tahun 1998 tentang pengawakan kapal niaga“ ( hal 19 – 25 ) catatan ilmu nautika dan navigasi radio :dasar-dasar stabilitas kapal @blogspot.com www.

TENTANG KECELAKAAN KAPAL TERGULINGNYA KM. FUDI DI AREA DOCK PT. PAL INDONESIA SURABAYA Pada tanggal 02 Maret 2011, pukul 19.40 WIB, dengan Surat Persetujuan Berlayar Juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998, tentang Pemeriksaan Sertifikat Keselamatan Pengawakan, Nomor 0175/SP/PST/2000, diberikan di Jakarta, tanggal 22 Nov 22, 2017 · Semua masih harus dibahas serta disinergikan dengan hasil evaluasi tol laut di tahun 2017 ini. Rencanakan kita akan mengoperasikan kapal feeder dan kapal pelayaran rakyat untuk memperkuat tol laut terutama di daerah terluar dan di pedalaman melalui pelayaran sungai,” sebut Wisnu. INSA Pertanyakan Revisi KM 70/1998 Tentang Pengawakan

87923262 KM 70 1998 1 Tentang Pengawakan Kapal Niaga; Post on 09-Oct-2015. 1.144 views. Category: Documents. 281 download. Report. Download; Facebook. Twitter. E-Mail. LinkedIn. KM . 70 TAHUN 1998

TENTANG

PENGAWAKAN KAPAL NIAGA

MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Amandement Peraturan Pemerintah (PP) No.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan 6. Keputusan Menteri (KM) Menteri Perhubungan RI No.70 Tentang Pengawakan Kapal Niaga Hukum Maritim Internasional adalah Hukum maritim yang diberlakukan secara internasional sebagai bagian dari hukum antara Bangsa/Negara.

87923262 KM 70 1998 1 Tentang Pengawakan Kapal Niaga; Post on 09-Oct-2015. 1.144 views. Category: Documents. 281 download. Report. Download; Facebook. Twitter. E-Mail. LinkedIn. KM . 70 TAHUN 1998

TENTANG

PENGAWAKAN KAPAL NIAGA

MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Amandement KM 70 1998. ABSTRAK ( kebijakan,perbatasan laut, ilegal fishing )( Randy Skripsi) PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DALAM MENGEMBANGKAN KAWASAN BAHARI TERPADU DI KABUPATEN PURWOREJO. wajib menyelenggarakan buku harian kapal. Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.70 Tahun 1998 Tentang Pengawakan kapal Niaga. b. Persyaratan. 1. Permohonan dari Perusahaan. 2. Susunan Perwira Lama . 3. Ijazah Perwira. c. Penyelesaian 1 (satu) hari kerja . 3. Perjanjian Kerja Laut (PKL) a. Dasar Hukum. Undang-Undang Pelayaran No.17 Tahun 2008. Kitab Undang Undang Hukum Dagang ( KUHD) b pendidikan dan penerangan tentang kesehatan kerja. kerja diatas kapal keselamatan kerja las listrik keselamatan kerja pdf keselamatan pelayaran km 70 tahun 1998 tentang pengawakan kapal niaga komunikasi kapal konstruksi dan stabilitas kapal kuhd pdf kursus pelayaran langkah keselamatan kerja langkah langkah keselamatan kerja laporan

Kemenhub KM 70 Standar Pengawakan by faiq_zaman. Lebih dari sekadar dokumen. Temukan segala yang ditawarkan Scribd, termasuk buku dan buku audio dari penerbit-penerbit terkemuka. Peraturan Pemerintah (PP) No.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan 6. Keputusan Menteri (KM) Menteri Perhubungan RI No.70 Tentang Pengawakan Kapal Niaga Hukum Maritim Internasional adalah Hukum maritim yang diberlakukan secara internasional sebagai bagian dari hukum antara Bangsa/Negara.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.70 Tahun 1998 Tentang Pengawakan kapal Niaga. b. Persyaratan. 1. Permohonan dari Perusahaan. 2. Susunan Perwira Lama . 3. Ijazah Perwira. c. Penyelesaian 1 (satu) hari kerja . 3. Perjanjian Kerja Laut (PKL) a. Dasar Hukum. Undang-Undang Pelayaran No.17 Tahun 2008. Kitab Undang Undang Hukum Dagang ( KUHD) b Pergawakan Kapal Niaga) 2. Program Prala merupakan kewajiban intrakurikuler, dilaksanakan dengan cara menempatkan Taruna dari suatu tingkat studi tertentu dalam kesatuan antar disiplin ilmu pengetahuan (interdisipliner) di kapala dalam waktu tertentu. ( Kepmenhub Nomor : KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga) 3.

BAB IX PENUTUP Pasal 70 Pada saat Peraturan ini berlaku, semua Peraturan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK.119 Tahun 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Penerimaan Peserta Diklat, SK.233/HK.602/Diklat-98 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepelautan dan SK. 412/DL.002/Diklat-2000 undangs nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal 117 dan perhubungan nomor 70 tahun 1998 tentang pengawakan kapal niaga pasal 17 dengan penerbitan sertifikat pengawakan kurbuk safe manning certificate kurtup oleh djpl yang merupakan syarat mutlak utk …

17 tahun 2008 tenГћng jo Mergen KM 70 1998 tentang Pengawakan d Dalam kerja tЕ“ngalarns ke.rxiala bila kornrak kcrja berakhg akan rtrryadi bila masa kontrak suiah busanya hal ini oleh wasn atau arbtter Etapt aruk btuh se:nng &ngan rrnyeksaun yang dilaktAan olch dan sulit urgLA dan Sy.Nn.r.r 'tu Jar-ang sepertl yang d' PT kastB Xrmgusan s:arrgui Mar 26, 2018В В· Information about the open-access journal Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan in DOAJ. DOAJ is an online directory that indexes and provides access to quality open access, peer-reviewed journals.

Pengawakan kapal perlu menjadi perhatian juga selain jenis sertifikat, jumlah awak kapal, faktor lingkungan kerja, serta waktu kerja termasuk yang beroperasi di perairan pedalaman. PP Nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan, tidak mengatur tentang kualifikasi keahlian dan keterampilan awak kapal motor dengan ukuran kurang dari GT 7.

Penerbitan Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate). 17 tahun 2008 tenГћng jo Mergen KM 70 1998 tentang Pengawakan d Dalam kerja tЕ“ngalarns ke.rxiala bila kornrak kcrja berakhg akan rtrryadi bila masa kontrak suiah busanya hal ini oleh wasn atau arbtter Etapt aruk btuh se:nng &ngan rrnyeksaun yang dilaktAan olch dan sulit urgLA dan Sy.Nn.r.r 'tu Jar-ang sepertl yang d' PT kastB Xrmgusan s:arrgui, (2) Rancangan Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain: (a) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembatasan Ruang Parkir Pada Kawasan Tertentu (b) Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA. Jenis kapal yang di tinjau berdasarkan daerah pelayarannya ini diambil dan disimpulkan dari keputusan Menteri Perhubungan No: KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga, pasal 11, 13, 15 tentang persyaratan jumlah jabatan, sertifikat kepelautan, dan jumlah awak kapal dalam kapal, 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 5. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 6..

Kajian Pengawakan Kapal Tonase Kurang Dari GT 7 Pada

km 70 tahun 1998 tentang pengawakan kapal pdf

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 5. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 6. https://id.wikipedia.org/wiki/Kesatuan_Penjagaan_Laut_dan_Pantai_Indonesia Jenis kapal yang di tinjau berdasarkan daerah pelayarannya ini diambil dan disimpulkan dari keputusan Menteri Perhubungan No: KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga, pasal 11, 13, 15 tentang persyaratan jumlah jabatan, sertifikat kepelautan, dan jumlah awak kapal dalam kapal.

km 70 tahun 1998 tentang pengawakan kapal pdf

  • KM 70 1998 TABELTentang Pengawakan Kapal Niaga Scribd
  • KATA PENGANTAR PDF Free Download
  • Contoh RAPERDA PENERBITAN SURAT-SURAT KAPAL DIBAWAH

  • Kemenhub KM 70 Standar Pengawakan by faiq_zaman. Lebih dari sekadar dokumen. Temukan segala yang ditawarkan Scribd, termasuk buku dan buku audio dari penerbit-penerbit terkemuka. Pergawakan Kapal Niaga) 2. Program Prala merupakan kewajiban intrakurikuler, dilaksanakan dengan cara menempatkan Taruna dari suatu tingkat studi tertentu dalam kesatuan antar disiplin ilmu pengetahuan (interdisipliner) di kapala dalam waktu tertentu. ( Kepmenhub Nomor : KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga) 3.

    Jenis kapal yang di tinjau berdasarkan daerah pelayarannya ini diambil dan disimpulkan dari keputusan Menteri Perhubungan No: KM 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga, pasal 11, 13, 15 tentang persyaratan jumlah jabatan, sertifikat kepelautan, dan jumlah awak kapal dalam kapal Kemenhub KM 70 Standar Pengawakan by faiq_zaman. Lebih dari sekadar dokumen. Temukan segala yang ditawarkan Scribd, termasuk buku dan buku audio dari penerbit-penerbit terkemuka.

    TENTANG KECELAKAAN KAPAL TERGULINGNYA KM. FUDI DI AREA DOCK PT. PAL INDONESIA SURABAYA Pada tanggal 02 Maret 2011, pukul 19.40 WIB, dengan Surat Persetujuan Berlayar Juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998, tentang Pemeriksaan Sertifikat Keselamatan Pengawakan, Nomor 0175/SP/PST/2000, diberikan di Jakarta, tanggal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kapal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3724) ; 17.Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 1996 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan Dan Pendaftaran Kapal; pencegahan pencemaran perairan dari kapal

    mendeskripsikan tabel tentang pengawakan kapal niaga yang diisyaratkan by fairmandoeyzz in Types > Reviews > Book and pengawakan. PDF, TXT or read online from Scribd. Flag for inappropriate content. KM. 70 Thn 1998 Tanggal : 21 Oktober 1998. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO : KM . 70 TAHUN 1998 TENTANG PENGAWAKAN KAPAL NIAGA MENTERI PERHUBUNGAN Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Amandement International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1995 sebagai penyempurnaan International Convention on Standard of Training Certification and …

    Sri Handayani, S. 310207017, 2008. Implementation of Laws number 9 Year 1998 About Freedom to Suggest The Opinion in Front of General in Region of Sragen. Thesis. Graduate Program in Law. Sebelas Maret University. This research aim to know an analyses implementation of Law Number 9 Year 1998 in Sragen region and studies factors cause of haves could not implemented of Laws number 9 year 1998. Nov 04, 2012В В· Dengan diberlakukannya Amandemen International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1995 sebagai penyempurnaan STCW 1978, maka Menteri Perhubungan menetapkan peraturan dalam bentuk Keputusan Menteri Perhubungan No.70 Th.1998 tanggal, 21 Oktober 1998 tentang Pengawakan Kapal Niaga.

    (2) Rancangan Peraturan Menteri sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain: (a) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembatasan Ruang Parkir Pada Kawasan Tertentu (b) Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Edisi 11 (Maret 2014). Zero Accident bukan Hal Mustahil. Mengutip pendapat seorang pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), tingkat keselamatan keamanan transportasi laut …

    undangs nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran pasal 117 dan perhubungan nomor 70 tahun 1998 tentang pengawakan kapal niaga pasal 17 dengan penerbitan sertifikat pengawakan kurbuk safe manning certificate kurtup oleh djpl yang merupakan syarat mutlak utk … KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO : KM . 70 TAHUN 1998 TENTANG PENGAWAKAN KAPAL NIAGA MENTERI PERHUBUNGAN Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Amandement International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1995 sebagai penyempurnaan International Convention on Standard of Training Certification and …

    1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 5. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 6. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO : KM . 70 TAHUN 1998 TENTANG PENGAWAKAN KAPAL NIAGA MENTERI PERHUBUNGAN Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Amandement International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1995 sebagai penyempurnaan International Convention on Standard of Training Certification and …

    dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Kesehatan Kerja Pelayaran; pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan www Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kapal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3724) ; 17.Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 1996 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengadaan Dan Pendaftaran Kapal; pencegahan pencemaran perairan dari kapal

    Kemenhub KM 70 Standar Pengawakan by faiq_zaman. Lebih dari sekadar dokumen. Temukan segala yang ditawarkan Scribd, termasuk buku dan buku audio dari penerbit-penerbit terkemuka. Oct 11, 2012 · Ketentuan-ketentuan yang mengatur pengawakan kapal adalahsebagai berikut :1) Kapal Niaga Peraturan Kapal 1935 pasal 111 s/d 114 untuk susunan awak kapal di bawah Perwira (anak buah kapal) pada Kapal Niaga. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM…

    km 70 tahun 1998 tentang pengawakan kapal pdf

    persyaratan kelaikan kapal, persyaratan pengawakan kapal, dan dapat diberikan tanda kebangsaan Permenhub Nomor KM 58 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan urusan/kegiatan pemberian Surat Izin berlayar (kapal GT≥7) dilaksanakan oleh Hubungi Kami: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan SUNDA KELAPA Jl. Raya Baruna No. 2 Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta 14430

    View all posts in Punggol category